Perusahaan Logistik AS Diidentifikasi Jadi Pusat Pengiriman Senjata Militer ke Israel
Ilustrasi, beragam logistik militer.
REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Laporan investigasi yang dilakukan outlet Drop Site News yang berbasis di AS telah mengungkapkan fakta mengejutkan.
Sebuah gudang pribadi di Jersey City, New Jersey, telah berfungsi sebagai pusat pengangkutan sejumlah besar peralatan militer Amerika ke Israel sepanjang tahun 2025.
Temuan tersebut didasarkan pada data yang dikumpulkan Gerakan Pemuda Palestina (PYM) dan jaringan internasional Progressive International, dilansir Days of Palestine, pada Rabu.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Menurut laporan tersebut, gudang yang terletak di zona industri terpencil itu menangani lebih dari 1.000 ton kargo militer setiap minggu selama delapan bulan pertama tahun 2025.
Fasilitas ini memproses komponen untuk tank Merkava, suku cadang pesawat F-16, amunisi, kendaraan militer, dan berbagai peralatan tempur.
Material-material tersebut diperiksa, dikemas, dan dipindahkan ke pelabuhan dan bandara terdekat, terutama Pelabuhan New York–Elizabeth, sebelum sebagian besar dikirim ke Haifa melalui perusahaan pelayaran raksasa Denmark, Maersk.
Investigasi ini mengidentifikasi tiga perusahaan logistik yang berbasis di New Jersey.
Yakni Interglobal Forwarding Services (IFS), G&B Packing Company, dan G&G Services, sebagai aktor kunci rantai pasokan ini. Ketiga perusahaan tersebut dimiliki dan dikelola jaringan bisnis keluarga yang sama.
Para peneliti memperkirakan bahwa 91% pengiriman maritim AS non-pangkalan militer yang ditujukan ke Israel melewati gudang IFS–G&B, yang menggarisbawahi peran utamanya mempersenjatai pasukan Israel.
Fasilitas seluas 125.000 kaki persegi ini mencakup ruangan khusus untuk menangani bahan berbahaya, termasuk bahan peledak, dan diamankan dengan kamera pengintai 24 jam.
Para penyelidik bahkan mendokumentasikan kendaraan lapis baja “David” buatan Amerika di lokasi—peralatan yang diproduksi di Alabama untuk militer Israel.
Laporan tersebut juga menyoroti hubungan dekat perusahaan-perusahaan tersebut dengan produsen senjata besar Israel. Semisal Rafael dan Israel Military Industries (IMI).
Satu pengiriman ke IMI pada tahun 2025 dilaporkan berisi 340 ton amunisi senapan.
Kementerian Pertahanan Israel mengharuskan vendor untuk mengarahkan pengiriman ke gudang G&B, yang secara efektif menjadikan fasilitas tersebut sebagai simpul pusat untuk impor militer Israel.
Baik perusahaan yang terlibat, Kementerian Pertahanan Israel, maupun Departemen Luar Negeri AS tidak menanggapi permintaan komentar dari Drop Site News.
Catatan kepemilikan menghubungkan IFS dan G&B dengan Lawrence dan Gersten Grossman, yang keluarganya telah aktif di sektor pelayaran sejak tahun 1940-an.
IFS sebelumnya muncul dalam investigasi federal tahun 2008 yang melibatkan pedagang senjata Israel Uri Zoller, dan kabel diplomatik yang bocor menimbulkan kekhawatiran: apakah pengiriman perusahaan itu mungkin mendukung amunisi tandan.
Laporan tersebut menempatkan jalur logistik tersebut dalam konteks yang lebih luas dari serangan Israel yang sedang berlangsung di Gaza.
Meski ada "gencatan senjata" yang ditengahi Amerika, serangan udara Israel terus berlanjut, dan mengakibatkan lebih dari 339 kematian warga Palestina dan lebih dari 870 luka-luka dalam beberapa hari, menurut investigasi tersebut.
Analis yang dikutip laporan tersebut berpendapat Amerika Serikat memikul tanggung jawab hukum dan moral atas persenjataan Israel di tengah tuduhan kejahatan perang.
"Rantai pasokan ini membentang langsung dari reruntuhan Gaza hingga ke jantung industri logistik AS," ujar Koordinator Umum Progressive International, David Adler.
“Dengan mengungkap peran Interglobal, kita dapat mulai memutus rantai ini dan menantang sistem yang mengubah kematian warga sipil menjadi peluang bisnis.”
Nadia Tannous dari Gerakan Pemuda Palestina menambahkan, “Gudang ini bukan sekadar lokasi logistik; ini adalah jalur penyelamat bagi mesin perang Israel.”
Pembelian senjata Israel di Amerika Serikat sebagian besar difasilitasi melalui misi jangka panjang Kementerian Pertahanan Israel di New York, yang didirikan pada tahun 1947.
AS memberi Israel sedikitnya $3,3 miliar setiap tahunnya dalam bentuk pembiayaan militer asing dan tambahan $500 juta untuk pertahanan rudal.
Menurut Pusat Kebijakan Internasional, Washington memasok Israel dengan peralatan militer sekitar $4,2 miliar antara Oktober 2023 dan Mei 2025 saja.
Investigasi menyimpulkan, jaringan besar perusahaan Amerika dan internasional terus memfasilitasi aliran senjata ke Israel, yang memungkinkan berlanjutnya perang di Gaza.
Mengungkap hubungan korporat ini, menurut laporan tersebut, sangat penting memahami “bagaimana pembunuhan warga sipil menjadi peluang komersial.”
Helikopter Israel Tembaki Rumah-Rumah di Tepi Barat
Di wilayah Tepi Barat, pasukan penjajah Israel melancarkan operasi militer besar-besaran pada Rabu, dengan menyerbu sejumlah lingkungan di dalam dan sekitar kota Tubas.
Bahkan secara paksa mengusir penduduk dari rumah mereka. Serangan dini hari itu menargetkan kota Tammun, Tayasir, dan Aqaba, tempat pasukan Israel mengusir keluarga-keluarga dan mengubah beberapa rumah warga Palestina menjadi pos militer sementara.
Blokade jalan dan gundukan tanah didirikan di seluruh area, yang sangat membatasi pergerakan.
Laporan lokal melaporkan helikopter Apache terbang rendah di atas kota dan menembaki bangunan permukiman.
Video yang beredar di media sosial menunjukkan tentara menempatkan peralatan di atap-atap dan mencegah kru ambulans menjangkau korban luka.
Menanggapi skala serangan tersebut, Gubernur Tubas memerintahkan semua lembaga publik dan swasta, termasuk sekolah, untuk tutup pada hari itu dan mengalihkan operasinya secara daring.
Gubernur mengatakan tentara membenarkan operasi tersebut dengan mengklaim sedang mencari warga Palestina yang dicari, tetapi bersikeras tidak ada orang-orang seperti itu yang hadir.
Ia memperingatkan bahwa penggerebekan tersebut dapat berlanjut selama beberapa hari. Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa tiga brigade militer berpartisipasi dalam operasi tersebut.
Militer Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan, mereka sedang melakukan "kampanye luas" dengan Shin Bet dan Garda Perbatasan untuk melawan apa yang disebutnya "aktivitas teroris" di Tepi Barat, dan berjanji untuk "bertindak proaktif" untuk mencegahnya.
Hamas mengecam serangan tersebut, dengan mengatakan serangan tersebut mengungkap "kriminalitas sistematis pemerintah pendudukan ekstremis," yang dituduhnya menjalankan kebijakan yang bertujuan menghancurkan keberadaan Palestina di Tepi Barat.
Jihad Islam mengeluarkan pernyataan serupa, menyebut serangan itu sebagai “agresi terorganisasi baru” yang bertujuan untuk mengusir warga Palestina dan merampas tanah mereka.
Serangan Israel juga dilaporkan pada hari Rabu di Tulkarm, Nablus dan Hebron. Sejak 7 Oktober 2023, Israel telah meningkatkan operasinya secara drastis di Tepi Barat. Selama dua tahun terakhir, lebih dari 1.000 warga Palestina telah terbunuh dan ribuan lainnya ditangkap.
Israel berdalih pihaknya menargetkan militan, kelompok hak asasi manusia telah mendokumentasikan penahanan dan pembunuhan warga sipil tak bersenjata yang meluas.
Serangan besar-besaran semakin sering terjadi. Awal tahun ini, pasukan penjajah Israel melancarkan serangan besar-besaran di Jenin dan Tulkarem.
Selain itu juga menggusur sekitar 30.000 warga Palestina dan menyebabkan kerusakan besar pada rumah dan infrastruktur.
MUI Peringatkan TNI: Hati-hati Kirim Pasukan ke Gaza
Republika, sebelumnya melaporkan, resolusi yang diajukan Amerika Serikat terkait penerjunan pasukan asing dan pemerintahan transisi di Gaza diloloskan Dewan Keamanan PBB.
Terkait hal itu, pasukan TNI yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto ke Gaza mulai bersiap.
Namun, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim mengingatkan pemerintah Indonesia untuk bersikap sangat berhati-hati terkait rencana pengiriman pasukan stabilisasi ke Gaza di bawah mandat PBB.
Peringatan ini disampaikan menyusul skema pelucutan senjata Hamas sebagai syarat utama pengerahan pasukan, yang dinilai rawan menjerumuskan Indonesia ke dalam agenda politik Amerika Serikat dan Israel.
Prof Sudarnoto menegaskan, komitmen Indonesia terhadap Palestina harus tetap istiqamah, sebagaimana garis politik luar negeri yang selama ini dipegang teguh.
“Indonesia harus tetap berkomitmen, berkonsisten istiqomah untuk membela Palestina demi keadilan, demi perdamaian dunia,” ujarnya usai konferensi pers terkait Munas XI MUI, pada Selasa (18/11/2025).
Ia merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang membuka kemungkinan pengerahan hingga 20 ribu pasukan ke Gaza.
Namun, menurutnya, skema yang diajukan AS dan Israel, terutama terkait pelucutan senjata Hamas, jelas berpotensi menimbulkan ketegangan baru dan mengancam posisi Indonesia di mata kelompok perlawanan Palestina.
“Kita sudah tahu kawan-kawan dari perlawanan Hamas dan lainnya sudah menolak, nggak mau, karena ini adalah keputusan langkah-langkah yang sebetulnya ingin masuk lebih dalam dan menguasai Palestina dengan cara-cara baru,” ucap Sudarnoto.
Menurutnya, syarat tersebut sebagai trik politik yang harus diwaspadai karena dapat menjadi pintu masuk bagi dominasi baru Israel di Gaza.
Prof Sudarnoto menyebut pemerintah Indonesia memang memiliki niat baik dalam partisipasi pasukan stabilisasi, tetapi langkah tersebut tidak boleh sampai merugikan Palestina.
“Kami sangat berharap Presiden harus berhati-hati. Pengiriman tentara ya, tetapi jangan sampai masuk jebakan baru Amerika sehingga malah justru merugikan Palestina. Ini penting sekali,” katanya.
Ia mengingatkan Israel tak pernah rela melihat langkah yang dianggap merugikan kepentingannya. “Bagaimanapun juga Israel itu tidak pernah rela. Ayat Alquran-nya kan ada, itu nggak akan pernah rela kalau kemudian Israel merasa dirugikan. Karena itu memang harus berhati-hati," jelas Prof Sudarnoto.
MUI memandang kewaspadaan tidak hanya perlu dilakukan Indonesia, tetapi juga negara lain yang berpotensi terlibat dalam operasi ini.
