B'Tselem: Israel Lakukan Genosida, Pembersihan Etnis Sistematis di Gaza
Anak-anak Gaza mengantre bantuan makanan.
REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Organisasi kemanusian Israel, B'Tselem telah mengonfirmasi bahwa tindakan Israel di Jalur Gaza sebagai tindakan genosida terhadap rakyat Palestina.
Mereka juga mengeluarkan kecaman publik yang pedas terhadap kebijakan pemerintah Israel di wilayah yang terkepung itu.
B'Tselem menyatakan serangan militer Israel terhadap Gaza melampaui pemboman dan penghancuran, meliputi pemindahan paksa secara sistematis.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Israel telah melakukan upaya nyata pembersihan etnis yang sistematis, pembunuhan massal warga sipil, dan penciptaan kondisi kehidupan bencana yang mengancam kehidupan ratusan ribu orang.
“Terutama wanita dan anak-anak,” sebut B'Tselem, melansir Days of Palestine, Senin (28/7/2025).
B'Tselem juga memperingatkan bahwa kejahatan ini tidak terbatas pada Gaza dan dapat meluas ke bagian lain wilayah Palestina yang diduduki.
Hal itu akan terjadi jika tindakan segera tidak diambil untuk menghentikannya.
Selain itu, organisasi tersebut menggambarkan situasi kemanusiaan di Gaza sebagai bencana menurut semua standar, dengan kelaparan, runtuhnya layanan kesehatan, dan kerusakan infrastruktur yang meluas.
Akibatnya mengubah Gaza menjadi zona bencana yang memerlukan intervensi internasional segera. Selain itu, B'Tselem mengecam keras posisi Uni Eropa dan Amerika Serikat, menuduh mereka gagal mengambil tindakan efektif menghentikan pembantaian di Gaza.
Sebaliknya, menurut B'Tselem, Anerika dan Uni Eropa berkontribusi secara langsung atau tidak langsung terhadap kelanjutannya melalui dukungan politik dan militer atau diamnya mereka secara sengaja.
Kelompok tersebut menyerukan penyelidikan internasional yang komprehensif dan independen terhadap kejahatan perang dan tindakan genosida yang dilakukan di Gaza.
Selain itu, mendesak Pengadilan Kriminal Internasional dan organisasi hak asasi manusia di seluruh dunia bertindak segera menghentikan bencana kemanusiaan dan serangan yang sedang berlangsung ini.
Pernyataan ini muncul saat jumlah korban tewas warga Palestina akibat perang Israel sejak 7 Oktober 2023 telah melampaui 60.000 orang yang tewas dan terluka.
Sebagian besar di antaranya warga sipil, sementara pengepungan terus berlanjut dan agresi tersebut belum terlihat tanda-tanda akan berakhir.
Zionis Rezim Apartheid
Selama ini organisasi B'Tselem, dikenal tegas dan berani mengkritik pemerintahan zionis. Dalam catatan Republika, pada Senin 13 Januari 2021 silam, B'Tselem bahkan menyebut Israel dan penguasa wilayah pendudukan Palestina sebagai rezim apartheid.
Dalam laporannya, B'Tselem mengatakan, masyarakat Palestina yang tinggal di Tepi Barat yang dikuasai Israel, Jalur Gaza, Yerusalem yang dianeksasi Israel, dan yang tinggal di Israel sendiri memiliki hak yang lebih sedikit dibandingkan orang Yahudi.
Ketidakadilan terjadi mulai dari Laut Mediterania hingga Sungai Yordan.
"Salah satu poin utama dari analisis kami adalah satu wilayah geopolitik yang dikuasai oleh satu pemerintah, ini bukan demokrasi apalgi ditambah dengan aksi pendudukan, maka ini apartheid yang membentang dari pinggir laut hingga sungai," kata direktur B'Tselem, Hagai El-Ad, Selasa (12/1).
B'Tselem tidak mengambil posisi apakah perang harus diselesaikan dengan solusi dua negara atau satu negara. Organisasi yang dihormati di Israel itu menggunakan istilah yang tabu di negara tersebut.
Beberapa kritikus Israel enggan memakai kata itu. Namun, tahun lalu, kritikus Israel, Peter Beinart, menggunakan istilah itu saat menyarankan negara dwibangsa, tempat warga Yahudi dan Palestina memiliki hak yang sama.
Dalam perang 1967, Israel mengambil sebagian Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur.
Yerusalem Timur adalah kampung halaman lebih dari 5 juta warga Palestina dan diharapkan dapat menjadi ibu kota Palestina pada masa depan. Pada 2005, Israel menarik pasukan mereka dari Gaza, tapi memberlakukan blokade usai Hamas berkuasa 2007.
Israel menganggap Tepi Barat sebagai wilayah "yang disengketakan" yang masa depannya ditentukan perundingan damai. Langkah Israel menganeksasi Yerusalem Timur pada 1967 tidak diakui internasional dan menganggap wilayah itu bagian dari ibu kota mereka.
Warga Palestina yang tinggal di Yerusalem Timur adalah warga Israel, tapi tidak memiliki hak untuk memilih.
B'Tselem berpendapat, Israel menutupi kenyataan dengan memisahkan wilayah dan menggunakan cara pengendalian yang berbeda.
Sekitar 7 juta orang Yahudi dan 7 juta orang Palestina yang tinggal di satu sistem yang sama hidup dalam ketimpangan.
"Kami tidak mengatakan tingkat diskriminasi masyarakat Palestina yang menjadi warga Israel atau tinggal di wilayah pendudukan Gaza harus sama, intinya tidak satu inchi pun dari laut hingga sungai, kehidupan orang Palestina dan Yahudi setara," kata El-Ad.
Kelaparan yang Sengaja Diciptakan Israel
Mengingat makin parahnya bencana kelaparan dan meluasnya krisis kemanusiaan, Oxfam International mengecam keras upaya Israel yang minim untuk mencabut blokade terhadap Gaza dan memperingatkan inisiatif bantuan saat ini sangat tidak memadai.
"Penerjunan udara yang mematikan dan sedikit truk yang datang tidak akan memulihkan kelaparan yang telah direkayasa selama berbulan-bulan di Gaza," tegas Pemimpin kebijakan Oxfam untuk Israel dan Palestina, Bushra Khalidi.
Ia menekankan bahwa hanya pembukaan kembali semua penyeberangan darat secara penuh dan segera, dikombinasikan dengan gencatan senjata permanen, yang dapat mencegah kematian massal lebih lanjut.
"Yang dibutuhkan pembukaan segera semua penyeberangan untuk pengiriman bantuan secara penuh, tanpa hambatan, dan aman ke seluruh Gaza, serta gencatan senjata permanen," tambah Khalidi. "Apa pun yang kurang dari itu berisiko hanya menjadi sekadar isyarat taktis."
Pernyataan organisasi tersebut muncul setelah pasukan pendudukan Israel mengizinkan bantuan terbatas untuk dijatuhkan melalui udara di atas Gaza pada Sabtu malam. Yakni adanya tindakan yang secara luas dilihat lembaga kemanusiaan sebagai tindakan simbolis dan tidak memadai.
Sebagai pengingat, Oxfam internasional adalah organisasi nirlaba dari Inggris yang fokus pembangunan penanggulangan bencana dan advokasi. Terdiri dari puluhan organisasi dan bekerja bersama di lebih dari 90 negara sebagai bagian gerakan global untuk perubahan.
Direktur Kemanusiaan di Save the Children UK, Rachel Cummings ikut bersuara mendukung kritik Oxfam.
Ia menyebut pengiriman udara tersebut acak dan tidak efisien, seraya menambahkan bahwa setiap pengiriman udara hanya mengirimkan bantuan yang setara dengan satu truk.
"Kita perlu memberdayakan sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengelola operasi distribusi. Sebagai lembaga kemanusiaan, kita tahu cara mendistribusikan bantuan dengan aman dan manusiawi," ujarnya dalam wawancara dengan ABC News.
Cummings menggambarkan situasi di Gaza sebagai bencana: "Anak-anak kelaparan. Ibu hamil dan menyusui menderita malnutrisi. Bantuan harus sampai ke masyarakat melalui jalur darat."
Peringatan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran internasional atas krisis kemanusiaan di Gaza, di mana kelaparan semakin mencengkeram wilayah tersebut. Sejak Israel menutup semua penyeberangan pada 2 Maret, masuknya pasokan makanan dan medis secara efektif telah terhenti.
Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, setidaknya 133 warga Palestina telah meninggal dunia akibat kelaparan dan malnutrisi sejak Israel memulai perang di Gaza pada Oktober 2023, termasuk 87 anak-anak.
Kelompok-kelompok kemanusiaan memperingatkan lebih dari 100.000 anak kini berisiko mengalami kelaparan parah atau kematian.
Oxfam, Save the Children, dan organisasi kemanusiaan lainnya mendesak masyarakat internasional untuk menekan Israel. Agar sepenuhnya mencabut blokade dan mengizinkan pengiriman bantuan berkelanjutan melalui darat.
