Meme sarkas yang beredar di media sosial. (Instagram)
REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Sebuah sarkas viral, dengan meme buatan versi AI. Gambarnya, segerombolan orang mengangkat ijazah. Meme itu dibumbuhi teks satire.
Bunyinya: Ijazah Kami Asli, Kenapa Masih Sulit Cari Kerja?
Ratusan komentar meramaikan meme tersebut. Ada yang nyelekit dari salah satu komen netizen. Katanya, "Salah kalian sendiri, bukan anak presiden atau keponakan dari seorang hakim."
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Yang lain menimpali, "Aku kalau mau privilege bisa banget. Cuma keluargaku gak mau aja, nanti dimaki dan kalau ada apa-apa dikatain."
Netizen lain mewanti-wanti. "Awas diserbu buzzernya, Bang. Mereka aktif 25 jam." Tanpa dijelaskan, semua sudah menebak: kemana arah kritik dari meme itu?
Meme itu seakan menjadi wakil rakyat untuk menyuarakan angka pengangguran dan kemiskinan yang kian menerjang dan mengancam perekonomian. Terutama paska efisiensi.
Di tengah efisiensi anggaran yang ditetapkan pemerintah, dunia perhotelan yang paling terdampak dari kebijakan ini. Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) melaporkan 70% pengusaha hotel dan restoran Jakarta berencana melakukan Pemutusan Hubungan Kerja alias PHK.
Para pengusaha akan mengurangi 10-30% dari total jumlah karyawan.
Mengutip data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah PHK telah mencapai 26.455 kasus per Selasa, 20 Mei 2025. Angka itu masih jauh lebih kecil dibanding data Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Apindo mencatat jumlah PHK dari rentang waktu 1 Januari-10 Maret 2025 telah mencapai 73.992 kasus. Angka ini berdasarkan data jumlah peserta yang tidak lagi menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan dalam periode terkait.
Saat ini Indonesia bukan saja mengalami masalah pengangguran. Namun, diperparah juga dengan ledakan korban PHK yang menambah daftar panjang masalah pengangguran.
Seperti data Badan Pusat Statistik yang mencatat 7,28 juta orang di Indonesia menganggur pada Februari 2025. Ada tambahan pengangguran 83.450 orang dibanding Februari 2024. Tentu saja banyaknya pengangguran dan gelombang PHK menjadi amunisi tambahan daftar kemiskinan.
Apalagi saat ini Indonesia menempati peringkat empat dalam daftar negara dengan persentase penduduk miskin terbanyak pada 2024. Data ini termaktub dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025 yang dirilis Bank Dunia.
Laporan itu merinci daftar 10 negara dengan persentase penduduk miskin di dunia, berdasar standar garis kemiskinan yang ditetapkan Bank Dunia. Indonesia tercatat memiliki 60,3 persen penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Prosentase itu menempatkan Indonesia di posisi keempat secara global, setelah Afrika Selatan, Namibia, dan Botswana. Adapun jumlah penduduk pada 2024 sebesar 285,1 juta jiwa. Persentase penduduk miskin ini setara 171,91 juta jiwa.
Yang didasari acuan garis kemiskinan kategori negara dengan pendapatan menengah ke atas yakni, sebesar $ 6,85 dolar Amerika per kapita per hari, atau setara pengeluaran Rp 115.080 per orang per hari dengan kurs Rp 16.800 dolar AS.
Di sisi lain, menurut data BPS tingkat kemiskinan Indonesia hanya 8,57 persen atau 24,06 juta jiwa per September 2024. Ada selisih angka kemiskinan sampai 147,74 juta jiwa antara versi Bank Dunia dengan hasil perhitungan BPS.
Taruhlah kita gunakan data kemiskinan versi BPS, tetap saja kemiskinan itu akan bertambah seiring gelombang pengangguran Indonesia. Simak saja data International Monetary Fund (IMF) dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2025.
Dari enam negara ASEAN persentase pengangguran tertinggi, Indonesia berada di urutan pertama. Rinciannya, Indonesia (5%), Filipina (4,5%), Malaysia (3,2%), Singapur (2%), Vietnam (2%), Thailand (1%). Data ini menunjukan Indonesia menempati posisi teratas dengan jumlah pengangguran terbanyak di Asia Tenggara dengan rate 5%.
Meme sarkas yang viral itu, bisa saja memang untuk menggambarkan kondisi ril sulitnya mencari kerja di tengah gelombang PHK massif.
Belum lama publik pun heboh dengan fenomena pencari kerja yang berdesakan melakukan registrasi pada Job Fair di Hotel Bela Ternate, Maluku Utara, Selasa (20/5/2025).
Selanjutnya, para pencari kerja juga memadati acara Job Fair 2025 di laman Gedung Kemnaker, Jakarta, Kamis (22/5/2025). Selanjutnya pada 27 Mei, job fair dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi justru diwarnai kericuhan.
Saat itu, beredar video viral tentang situasi job fair yang digelar di salah satu universitas di Cikarang itu yang memperlihatkan kericuhan dan membludaknya peserta.
Dalam sebuat video yang beredar di media sosial, mantan Wapres Jusuf Kalla bercerita.
Suatu kali perusahaannya Bukaka membuka lowongan bagi 20 insinyur baru untuk proyek-proyek yang memang terbatas. Tetapi yang melamar sampai 23 ribu insinyur. "Artinya begitu banyak insinyur yang belum mendapat kerja," kata Jk, dalam videonya.
"Itu yang kita hadapi saat ini," pesan JK.
Ironisnya, di tengah job fair yang diburu para pencari kerja dan banyaknya keluhan masyarakat soal sulitnya mencari lapangan kerja di Indonesia, Menteri ESDM Bahlil justru meresponnya dengan statement nirempati.
Saat rakyat minta lapangan kerja justru disuruh introspeksi dan jangan kufur nikmat.
Padahal tuntutan penyediaan lapangan kerja itu hanya menagih janji Gibran Rakabuming saat kampanye Pilpres lalu. Kal itu, ia menjanjikan akan membuka 19 lapangan pekerjaan.
Faktanya, rakyat justru disajikan gelombang PHK massal, efisiensi dan kebijakan mencekik dapur hingga menambah daftar rentetan angka kemiskinan.
Lebih ironis lagi di tengah kepungan tinginya harga pangan, sulitnya ekonomi, pajak mencekik, kemiskinan bertambah dan pengangguran yang tinggi, pejabat Indonesia justru rangkap jabatan.
Sejumlah wakil menteri malah menjabat komisaris di perusahaan BUMN.
Mereka di antaranya Wakil Menteri ESDM Yuliot sebagai Komisaris Bank Mandiri, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo Komisaris Utama BRI.
Selanjutnya Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza sebagai Komisaris BRI, dan Wakil Menteri Perumahan Rakyat Fahri Hamzah sebagai Komisaris BTN.
Terbaru, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha menjadi komisaris anak perusahaan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, GMFI.
Apakah luka masyarakat tidak cukup? Hingga di tengah kesulitan mencari kerja justru ditanggapi pejabat yang merangkap jabatan?
Kita pun terngiang apa yang pernah disampaikan Cak Nun, lewat kanal Yotube Caknundotcom, Kenduri Cinta, September 2018. Video itu sampai ditonton jutaan orang. Pesan Cak Nun:
“Kalian ini pemimpin-pemimpin Indonesia ini, yang mana yang tidak Sengkuni. Terus kalian jadi Sengkuni atas penderitaan apa, kamu pernah susah apa hidupmu? Kamu atas nama penderitaan yang bagaimana sih, sehingga kamu jahat kepada rakyat?”
“Kamu tidak pernah kredit seperti rakyat, tidak pernah utang seperti rakyat utang, hidupmu lancar-lancar saja. Urusanmu uang-uang besar. Atas nama apa kamu jahat kepada rakyatmu? Apa alasan sejarahmu?” Dijawab sendiri saja, imbuh Cak Nun.
Data riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) ihwal jumlah gaji wakil menteri keuangan yang merangkap jabatan sebagai komisaris di PLN saja cukup mencengangkan.
Dalam laporannya dalam per 3 Maret 2023, terungkap Wakil Menteri mendapat gaji sebesar Rp 121 juta. Sedangkan dengan jabatan komisaris di PLN bisa mendapatkan Rp 2,1 miliar setiap bulannya.
Melihat data sebelumnya, lebih miris lagi. Mengutip data yang dirilis Indonesia Corruption Watch (ICW) pada akhir 2023, dari seluruh BUMN tercatat memiliki 263 orang komisaris dan pengawas BUMN.
Dari jumlah itu, 53,9 persen atau 142 orang rangkap jabatan di pemerintahan dan BUMN.
Kemudian mengacu data Ombudsman RI, ada 397 orang penyelenggara negara/pemerintahan yang terindikasi merangkap jabatan komisaris di BUMN dan 167 orang di anak perusahaan BUMN pada 2019.
Dari jumlah itu, sebanyak 254 atau 64 persen pejabat kementerian, 112 orang atau 28 persen pejabat lembaga non-kementerian, dan sebanyak 31 orang atau delapan persen pejabat dari perguruan tinggi.
Ketidak adilan rangkap jabatan ini sudah terjadi sejak era Jokowi, yang sayangnya justru diteruskan pada era Prabowo. Padahal rakyat diminta efisiensi.
Rangkap jabatan jelas saja menimbulkan polemik hingga Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tengah diuji di Mahkamah Konstitusi. Judicial review ini bukan saja agar wakil menteri dilarang merangkap jabatan. Tapi juga sebuah harapan keadilan, meski hanya sedikit.
Tidak lah mengherankan, jika rakyat bersuara lewat meme: Ijazah Kami Asli, Kenapa Masih Sulit Cari Kerja?
Suara itu bukan sekadar suara agar viral. Tapi agar didengar, dan disegerakan membuka 19 juta lapangan pekerjaan, sesuai janji kampanye. Janji-janji, yang bakal ditagih kembali meski jasad sudah di liang lahad.
