Trump dan Netanyahu Mau Pindahkan Warga Gaza ke Afrika
Presiden AS Donald Trump bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Presiden Amerika Donald Trump, berencana memindahkan lebih dari 2 juta penduduk Gaza ke luar Palestina. Ia mengusulkan AS akan mengambil alih kepemilikan wilayah untuk mengembangkannya sebagai proyek real estate.
Sejak Trump menyampaikan gagasan itu pada pertemuan di Gedung Putih, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memujinya sebagai “visi yang berani.”
Berbicara tanpa menyebut nama untuk membahas inisiatif diplomatik rahasia, para pejabat AS dan Israel mengkonfirmasi kontak dengan Somalia dan Somaliland, bahkan Amerika juga mengkonfirmasi Sudan.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
AS dan Israel juga telah menghubungi para pejabat di tiga negara di Afrika Timur membahas penggunaan wilayah mereka sebagai tujuan memukimkan kembali warga Palestina yang meninggalkan Jalur Gaza.
Hal itu sesuai rencana pascaperang yang diusulkan Trump, kata para pejabat Amerika dan Israel.
Trump telah menyampaikan rencana Gaza bersama Netanyahu, menurut para pejabat AS, yang mengatakan Israel yang memimpin diskusi tersebut.
Israel dan AS memiliki beragam insentif – finansial, diplomatik, dan keamanan – untuk ditawarkan kepada calon mitra tersebut. Ini adalah formula yang digunakan Trump lima tahun lalu ketika dia menjadi perantara Abraham Accords – serangkaian perjanjian diplomatik yang saling menguntungkan antara Israel dan empat negara Arab. Gedung Putih menolak mengomentari upaya penjangkauan tersebut.
Kontak dengan Sudan, Somalia dan wilayah Somalia yang memisahkan diri mencerminkan tekad AS dan Israel untuk terus melanjutkan rencana yang telah dikecam secara luas dan menimbulkan masalah hukum dan moral yang serius.
Karena ketiga wilayah itu miskin dan dilanda kekerasan, usulan peemindahan ke Afrika menimbulkan keraguan terhadap tujuan Trump untuk memukimkan warga Palestina di daerah yang indah.
Para pejabat dari Sudan mengatakan mereka telah menolak tawaran dari AS. Sedangkan para pejabat dari Somalia dan Somaliland mengatakan kepada The Associated Press bahwa mereka tidak mengetahui adanya kontak.
Adapun warga Palestina di Gaza dengan tegas menolak usulan tersebut dan menolak klaim Israel bahwa kepergian mereka dilakukan secara sukarela.
Negara-negara Arab telah menyatakan penolakan keras mereka dan menawarkan rencana rekonstruksi alternatif yang akan membiarkan Palestina tetap bertahan.
Kelompok hak asasi manusia mengatakan menekan warga Palestina untuk pergi bisa berpotensi menjadi kejahatan perang. Meski begitu, Gedung Putih mengatakan Trump “tetap berpegang visinya.”
Mereka mengatakan tidak jelas berapa besar kemajuan yang dicapai dari upaya tersebut atau pada tingkat apa diskusi tersebut dilakukan.
Kantor Netanyahu dan Ron Dermer, menteri Kabinet Israel dan orang kepercayaan Netanyahu yang memimpin perencanaan Israel pascaperang, juga tidak memberikan komentar.
Namun Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang sejak lama mendukung apa yang disebutnya emigrasi “sukarela” warga Palestina, mengatakan pekan ini bahwa Israel sedang berupaya mengidentifikasi negara-negara yang akan menerima warga Palestina.
Ia juga mengatakan Israel mempersiapkan departemen emigrasi yang sangat besar di Kementerian Pertahanannya.
Namun dalam pernyataannya saat konferensi pers di Washington dengan Perdana Menteri Irlandia Micheal Martin, Trump menampik rencana pemindahan warga Gaza.
Saat ditanya seorang jurnalis tentang rencananya untuk mengusir warga Palestina dari Jalur Gaza, Trump menjawab bahwa "tidak ada warga Palestina yang akan diusir dari Gaza," sambil menekankan Washington bekerja "sangat keras" dalam berkoordinasi dengan Israel untuk mencapai solusi terhadap situasi di Gaza.
Menurut apa yang dilaporkan jaringan berita Eropa Euronews pada hari Rabu, Trump menambahkan tanggal 7 Oktober adalah “hari yang sangat buruk,” dan bahwa Israel “dikepung” pada saat itu, klaimnya.
Sejak 25 Januari, Presiden AS telah menggalakkan rencana pemindahan warga Palestina dari Gaza ke negara tetangga, seperti Mesir dan Yordania.
Kedua negara telah menolak usulan ini, namun negara-negara Arab lainnya, serta organisasi regional dan internasional, telah bergabung dengan mereka.
Pada awal Februari, ia menyampaikan rencananya mengenai masalah ini, mengusulkan pemindahan permanen warga Palestina, agar Amerika Serikat mengambil alih kendali Jalur Gaza, dan meluncurkan rencana membangun kembali dan mengubahnya menjadi “Riviera Timur Tengah.”
