Yai Said: Jalan Terbaik, PBNU Kembalikan Konsesi Tambang ke Pemerintah
Mantan Ketum PBNU Prof KH Said Aqil Siroj.
SEKITARKALTIM.ID – Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Prof KH Said Aqil Siroj, yang karib disapa Yai Said, menilai kebijakan pemerintah yang memberi konsesi tambang kepada PBNU sebagai peluang memperkuat kemandirian ekonomi organisasi.
Sekaligus sebagai bentuk apresiasi negara terhadap kontribusi NU. Namun, setelah melalui evaluasi yang jernih terhadap dinamika terakhir, Yai Said menilai konsesi tambang sebaiknya dikembalikan kepada pemerintah untuk menghindari mudharat yang semakin nyata bagi jam’iyah.
Pandangan terbarunya terkait polemik konsesi tambang itu, disampaikan saat silaturahim di Pesantren Tebuireng, Jombang, pada Sabtu (6/12/2025) lalu.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
“Saat itu, langkah tersebut dianggap tepat, selama dikelola dengan tata kelola yang kuat serta membawa manfaat nyata bagi warga NU,” ujar Yai Said, lewat keterangannya kepada Republika, Ahad (7/12/2025).
Namun, lanjut Yai Said, situasi yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir justru menunjukkan hal yang berbeda.
Konflik internal yang muncul di tubuh PBNU, perdebatan tata kelola, dan polemik yang melebar ke ruang publik telah menimbulkan kegaduhan yang merugikan organisasi.
Ia menilai, sejak awal menghormati inisiatif pemerintah. Hal itu dianggap sebagai bentuk penghargaan yang baik.
“Tetapi melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar, dan itu membawa madharat yang lebih besar daripada manfaatnya. Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah,” ujar Yai Said di hadapan para kiai di Tebuireng.
Ia menegaskan bahwa NU sebagai Jam’iyah Diniyah Ijtima’iyah memiliki mandat spiritual dan sosial yang sangat besar. Karena itu, organisasi harus menghindari aktivitas yang berpotensi:
1. Menimbulkan konflik internal dan polarisasi kader.
2. Mengganggu marwah dan independensi organisasi.
3. Memunculkan persepsi negatif publik terhadap NU.
4.Menyeret jam’iyah ke dalam dinamika bisnis dan politik yang berisiko tinggi.
5. Mengaburkan prioritas besar NU dalam pendidikan, dakwah, kesehatan, dan pemberdayaan umat.
Ia mengingatkan, NU ini rumah besar umat. Jangan sampai terseret pada urusan yang membawa kegaduhan dan menjauhkan kita dari khittah pendirian.
“Kalau sebuah urusan membawa lebih banyak mudarat, maka tinggalkan. Kembalikan supaya NU fokus pada tugas-tugas sucinya,” kata dia.
Menurut Yai Said, kemajuan warga NU tak bergantung pada konsesi tambang, melainkan pada penguatan pendidikan pesantren, ekonomi kerakyatan, beasiswa, kesehatan, dan digitalisasi layanan umat.
“Keberkahan NU itu dari ketulusan, dari amanah, dari keilmuan. Bukan dari proyek tambang. Kita bisa maju tanpa itu semua, asal tata kelola dan pelayanan ke umat diperkuat,” ujarnya.
Dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kian menghangat menjelang pelaksanaan Rapat Pleno pada 9–10 Desember mendatang.
Forum Sesepuh NU dan Mustasyar PBNU yang berkumpul di Tebuireng, Jombang, pada Sabtu (6/12/2025), menyerukan agar seluruh pihak menahan diri dan mengedepankan mekanisme organisasi.
