DPR: Pemerintah Harus Waspada Dampak Bencana bagi Pertanian Nasional
Ratusan ribu hektare sawah terdampak banjir Sumatera dan Aceh.
REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Legislator Senayan, Endang menyampaikan risiko global berupa ketegangan geopolitik selalu mengintai upaya Indonesia membangun kemandirian pangan.
Ia mencontohkan, hal itu tercermin saat perang Rusia–Ukraina yang membuat harga bahan baku pupuk melambung tinggi. "Pabrik pupuk kesulitan mendapat bahan baku sehingga pasokan pupuk kita terhambat," ujar Endang, Kamis (4/12/2025).
Endang menyampaikan hal itu dalam diskusi publik bertajuk: Outlook Sektor Pertanian 2026: Strategi Mewujudkan Kemandirian Pangan Nasional, di Restoran Tjikinii Lima, Jakarta.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Menurutnya pemerintah harus memikirkan produksi beras-beras khusus seperti untuk diabetes. Ia menyebut beras-beras khusus memiliki segmen pasar dan potensi ekonomi yang cukup besar.
Anggota Komisi IV DPR ini mengapresiasi capaian Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia dalam menjaga ketersediaan stok beras nasional.
Ia berharap keberhasilan swasembada pangan tak mengendurkan komitmen jangka panjang menjaga stabilitas stok beras.
"Pertumbuhan sektor pertanian ini memang masih tertinggal dari PDB nasional, walaupun Pak Prabowo sudah melarang untuk impor," ujarnya.
Endang mengingatkan produktivitas hingga distribusi pangan sangat rentan terdampak tekanan domestik dan global.
Ia kembali mencontohkan bencana banjir bandang di Sumatera yang berpotensi menghambat aktivitas produksi maupun distribusi pangan.
"Ada disrupsi logistik dengan adanya bencana alam bagaimana parahnya faktor infrastruktur jalan, pelabuhan sehingga bantuan-bantuan seperti beras tidak bisa diturunkan, harus dari pesawat. Perlu kita bangun infrastruktur yang memadai," ucap legislator Gerindra tersebut.
Menurutnya impor beras-beras khusus untuk diabetes dan lain sebagainya untuk penyakit-penyakit khusus mencapai 364,3 ribu ton atau Rp 2,97 triliun.
“Kita dorong supaya Kementan juga menghasilkan beras-beras yang untuk berkebutuhan khusus," imbuhnya. Ia berharap pemerintah memberi ruang lebih besar terhadap para peneliti dengan pemberian fasilitas yang memadai untuk menemukan varietas-varietas unggul.
Komisi IV DPR, lanjut Endang, mengusulkan para peneliti yang mengembangkan varietas-varietas lokal bisa dikembalikan ke kementeriannya masing-masing.
Ia berpesan agar jangan melupakan persoalan adopsi mekanisasi teknologi yang saat ini sangat lambat. Penguatan riset benih dan inovasi teknologi ini sekarang terhambat dengan kurangnya biaya yang prioritas untuk inovasi teknologi, ucap Endang.
Ratusan Ribu Hektare Sawah Terdampak Banjir
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman merinci luas lahan terdampak banji dan longsor di sejumlah provinsi. Di Sumatera Utara, tercatat 33.000 hektare terdampak, sementara Aceh mencapai 119.000 hektare. Dari total tersebut, sekitar 4.000 hektare mengalami puso.
Ia mengatakan rerata yang rusak total terlihat rata, sawah. Itu sudah rata.
“Ada yang satu minggu mau panen, kemudian dua minggu mau panen tiba-tiba banjir datang. Saya katakan mulai kemarin langsung bergerak identifikasi, CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi) dilengkapi berkasnya. Persiapan paling lambat Januari minggu pertama sudah alat bekerja,” kata Amran, Kamis.
Ia memastikan perbaikan sawah yang rusak akibat banjir di Sumatera menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian.
Pemerintah pusat menyiapkan benih, alat mesin pertanian (alsintan), serta perbaikan irigasi agar pemulihan lahan berjalan cepat dan menyeluruh.
Pemerintah menyiapkan distribusi logistik sebagai prioritas utama untuk masyarakat terdampak.
Bantuan meliputi benih gratis, alsintan, serta perbaikan irigasi. Kementan juga menurunkan tim lapangan untuk mempercepat rehabilitasi sawah agar aktivitas tanam kembali normal sesuai musim tanam.
Amran menegaskan koordinasi dilakukan dengan pemerintah daerah.
Di Aceh, tercatat 2.000–3.000 hektare sawah terdampak, dan pemerintah daerah bekerja sama dengan Kementan untuk memastikan pemulihan berjalan tuntas.
“Kementerian Pertanian, beras kami siapkan tiga kali lipat dari kebutuhan. Kemudian ada bantuan Kementan Peduli, itu nilainya Rp 75 miliar,” ujarnya.
Pemerintah berharap penanganan terpadu mampu memulihkan lahan pertanian terdampak banjir dengan cepat. Pemulihan sawah dan pasokan logistik menjadi kunci agar aktivitas pertanian kembali berjalan lancar.
