Rapat dengan Menteri PKP, Bupati PPU Minta Pemerataan Perumahan Subsidi
Bupati PPU Mudyat bersama Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud. (Setdakab)
REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor menghadiri rapat koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) ihwal percepatan program perumahan nasional.
Rapat juga membahas penanganan rumah tidak layak huni, penyediaan rumah subsidi murah, serta skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan. Bupati Mudyat Noor bersama sejumlah gubernur berdiskusi dengan Menteri PKP Maruarar Sirait di Jakarta, pada Rabu (3/12/2025) malam.
Pertemuan itu dihadiri Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud serta sejumlah kepala daerah lain. Antara lain Gubernur Maluku Utara, Gubernur Papua Barat, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, dan anggota Komisi V DPR RI.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
"Bersama teman-teman dari Komisi V DPR RI, para gubernur, dan wakil gubernur dari berbagai daerah. Kami berdiskusi dan akhirnya difasilitasi Pak Menteri untuk mencari formula pemerataan pembangunan perumahan yang adil," kata Bupati Mudyat Noor, lewat keteranagn resminya, Kamis.
Bupati Mudyat menegaskan pemerintah daerah berharap program tersebut tidak hanya sekadar berjalan, namun mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat di daerah, termasuk Kabupaten PPU.
"Kami berharap porsi anggaran dan program yang disalurkan benar-benar proporsional sesuai kebutuhan daerah. Ini penting agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat," ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Mudyat menyampaikan bahwa pembahasan utama difokuskan pada percepatan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), penyediaan perumahan subsidi dengan harga terjangkau, serta perluasan akses KUR yang berada dalam skema program kementerian.
Menurutnya, forum itu menjadi ruang diskusi untuk mendorong pemerataan pembangunan perumahan di daerah. Ia menyebut, pemerintah daerah berharap kuota penanganan RTLH bisa dibagi secara proporsional pada seluruh provinsi di Indonesia.
Pemerataan dinilai penting agar setiap wilayah memiliki kesempatan serupa dalam memperbaiki kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kita membahas persoalan rumah tidak layak huni sampai skema perumahan subsidi. Harapannya, pembagian program bisa dilakukan secara adil. Sehingga semua daerah menerima porsi yang seimbang,” jelas Mudyat.
Ia berujar, dukungan dari Kementerian PKP menjadi kunci percepatan pembangunan perumahan. Terutama bagi daerah yang masih memiliki banyak warga tinggal di hunian tak layak.
Selain itu, akses pembiayaan melalui KUR diharapkan dapat memperluas kemampuan masyarakat memperoleh rumah layak dan meningkatkan taraf hidup.
Mudyat optimistis sinergi pemerintah pusat dan daerah akan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Bupati Mudyat berharap program yang dihasilkan dari pembahasan tidak hanya berjalan administratif, tapi juga menghadirkan asas keadilan serta manfaat merata bagi warga di seluruh Indonesia. Menurutnya dengan pemerataan program RTLH dan KUR, dampaknya akan dirasakan masyarakat.
Mudyat Noor juga menekankan Pemkab PPU akan memanfaatkan peluang tersebut untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Kami akan mengawal agar masyarakat PPU mendapat akses yang layak dalam program ini," imbunya.
Pihaknya juga berharap porsi anggaran dan program yang disalurkan benar-benar proporsional sesuai kebutuhan daerah.
“Hal ini sangat penting agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat,” tegas Mudyat.
Ia menyampaikan skema KUR dan rumah subsidi menjadi peluang besar bagi masyarakat untuk memperoleh hunian yang layak dengan akses yang lebih mudah.
“Mudah-mudahan program bisa segera diwujudkan, dan menunjukkan asas keadilan serta memberi manfaat besar untuk masyarakat,” tutur Mudyat.
