Saran Bupati Mudyat Ditanggapi Positif Kementerian Kelautan, Siap Bangun Perikanan
Pelabuhan Kapal Fery di Penajam Paser Utara, PPU. (SekitarKaltim.ID)
REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Bupati Penajam Paser Utara, Mudyat Noor, menyarankan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan penguatan sektor perikanan.
Saran strategis yang diajukan Bupati Mudyat mendapat sinyal positif dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui audiensi, pada Selasa (25/11/2025).
Audiensi dipimpin Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif. Yang dihadiri Anggota DPRD PPU Sujiati dan Tohirun, Kepala Dinas Perikanan PPU Rozihan Azwad, dan Sekretaris Bapelitbang Ade Embongbulan.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Bupati menegaskan, PPU punya potensi perikanan besar, dari tangkap sampai perikanan budidaya.
“Potensi perikanan kami membentang sepanjang garis pantai sekitar 272 kilometer. Dari Kelurahan Maridan, Pantai Lango, Nenang, Sesumpu, Tanjung Jumlai, Muara Tunan, Api-Api, sampai Desa Babulu Laut,” ujar Mudyat Noor, dalam audiensi bersama jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Bahkan, lanjutnya, potensi besar perikanan di PPU, telah diakui resmi lewat penetapan Kabupaten PPU sebagai kawasan Minapolitan berdasar Keputusan Menteri KKP Nomor 35 Tahun 2013.
Meski begitu Bupati Mudyat menilai potensi itu belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan nelayan. Dari pendapatan, fasilitas pendukung, maupun akses pemasaran hasil tangkapan.
Lantaran hal tersebut, lewat audiensi, Pemerintah Kabupaten PPU secara resmi mengusulkan sejumlah program prioritas kepada KKP.
Antara lain, program pengembangan Pelabuhan Perikanan (PPI) Api-Api.
Program ini meliputi pembangunan dan revitalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) melalui Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) di delapan lokasi strategis.
Yaitu Sesumpu, Kayu Api, Tanjung Tengah, Logpond CV Alas, Logpond SDR, Sesulu, Api-Api, dan Babulu Laut. Selain itu, Bupati Mudyat juga mengusulkan pembangunan breakwater di Sungai Nenang untuk meningkatkan keselamatan kegiatan bongkar muat kapal dan menunjang aktivitas nelayan.
“Seluruh usulan ini bagian strategi pemerintah daerah membuka akses pasar, memperkuat tata niaga hasil laut, dan mempercepat pemberdayaan nelayan di wilayah pesisir,” paparnya.
Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif menyambut baik gagasan pengembangan KNMP dan peningkatan infrastruktur perikanan di Kabupaten PPU.
Menurutnya, program KNMP ini menjadi salah satu prioritas nasional. Di sisi lain, Kabupaten PPU memiliki peluang besar masuk dalam program percepatan.
Ia mengatakan sampai tahun 2025, dari total target 100 titik pembangunan KNMP, baru 65 titik yang telah disetujui. “Untuk tahun 2026, target pembangunan meningkat hingga 1.000 titik,” papar Lotharia.
Lotharia menegaskan pembangunan breakwater dan fasilitas pendukung lain dapat dipertimbangkan jika telah memenuhi persyaratan teknis dan sesuai kebutuhan nelayan lokal.
“Kami berharap Pemkab PPU dapat mengusulkan seluruh titik potensial yang dimiliki,” ujarnya.
PPU Usulkan 8 Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih
Pemkab PPU mengusulkan delapan lokasi sebagai kampung Nelayan Merah Putih ke KKP.
Delapan kampung nelayan merah putih yang diusulkan yakni Kelurahan Sesumpu, Kayu Api di Kelurahan Penajam, Kelurahan Tanjung Tengah, Desa Sesulu, Desa Api-Api, Desa Babulu Laut, Logpond CV Alas dan Logpond SDR di Kelurahan Waru.
“Beberapa hari lalu kami sudah audiensi dengan Dirjen Perikanan Tangkap dan mengusulkan sejumlah titik lokasi kampung nelayan ikan tangkap,” papar Bupati PPU, Mudyat Noor, pada Kamis (27/11/2025).
Mudyat berharap KKP menyetujui usulan delapan lokasi sebagai kampung nelayan merah putih.
Kalau lokasi itu ditetapkan sebagai kampung Nelayan Merah Putih, maka nantinya akan ada bantuan pengembangan pelabuhan perikanan dan pembangunan Tempat Pelelangan Ikan dari pusat.
“Kita punya garis pantai 272 km, dan memiliki potensi perikanan tangkap. Tapi potensi ini belum ditunjang fasilitas pendukung seperti pelabuhan perikanan dan TPI,” jelasnya.
Ia menekankan, Pemkab PPU mengusulkan delapan lokasi sebagai kampung nelayan merah putih ke KKP sebagai upaya memperkuat tata niaga hasil laut.
Sekaligus membuka akses pasar ikan hasil tangkap nelayan dan mempercepat pemberdayaan nelayan.
“Kalau KKP membantu melengkapi fasilitas pendukung sektor perikanan tangkap ini, maka ke depan kesejahteraan nelayan kita bakal meningkat,” ujar Bupati Mudyat.
