Wagub Kaltara Dorong Pembentukan Daerah Otonomi Baru untuk Pemerataan Perbatasan
Wagub Ingkong membuka Seminar Nasional AMP Kaltara. (Diskominfo)
REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di kawasan perbatasan dinilai menjadi salah satu instrumen strategis.
Khususnya mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan efektivitas pemerintahan, dan membuka ruang percepatan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala saat membuka Seminar Nasional Aliansi Masyarakat Perbatasan Kalimantan Utara (AMP Kaltara), belum lama ini.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Mengusung tajuk: Peluang dan Tantangan Pembentukan Daerah Otonom Baru di Wilayah Perbatasan, Wagub Ingkong berpendapat, isu ini sangat relevan dengan dinamika pembangunan nasional saat ini.
Wagub Ingkong mengatakan Provinsi Kaltara punya posisi yang sangat istimewa dan strategis karena berbatasan langsung dengan negara Malaysia.
Daerah ini bukan hanya sekadar wilayah terluar, melainkan Beranda Depan NKRI.
“DOB ini bukan hanya sekadar pemekaran administratif, melainkan rekayasa kebijakan yang harus dirancang matang, terukur, dan berbasis kebutuhan serta kapasitas ril daerah,” kata Wagub, melalui keterangannya, dinukil Kamis (27/11/2025).
Ia menilai, peluang pembentukan DOB di wilayah perbatasan sangat besar, di antaranya peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan.
Termasuk peningkatan investasi, serta penguatan identitas kebangsaan di wilayah yang berhadapan langsung dengan negara lain.
Saat sama, ada tantangan yang harus dihadapi terkait kesiapan fiskal, kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur pemerintahan.
Serta harmonisasi tata kelola, hingga stabilitas keamanan wilayah harus menjadi pertimbangan utama.
“Karena itu, setiap langkah strategis harus dilandasi kajian akademik yang komprehensif dan partisipasi aktif masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Kaltara berkomitmen terus mendorong pembangunan kawasan perbatasan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
“Kami membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan pemerintah pusat, akademisi, lembaga penelitian, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa. Untuk merumuskan arah pembangunan kawasan perbatasan yang lebih terencana dan strategis,” ucapnya.
Wagub Ingkong mengajak seluruh peserta, akademisi, dan khususnya aliansi masyarakat perbatasan untuk menjadikan forum ini sebagai wadah kontribusi pemikiran yang konstruktif dan strategis.
“Mari wujudkan Kaltara Maju, Makmur, dan Berkelanjutan dengan DOB-nya, sebagai simbol kedaulatan, kesejahteraan, dan akselerator pembangunan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045,” ajak Wagub.
