Bupati Mudyat: ASN PPU Harus Lebih Cepat, Responsif dan Adaptif Perubahan
Rakornas Kepegawaian 2025 jadi momentum wujudkan Asta Cita. (Hms)
REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim, berkomitmen mengimplementasikan sejumlah kebijakan strategis.
Implementasi kebijakan terkait, diperoleh dari hasil Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian 2025 yang dihelat Badan Kepegawaian Negara di Jakarta pada Rabu (19/11/2025).
Bupati Penajam Paser Utara, Mudyat Noor, mengikuti Rakornas tersebut, yang juga diikuti seluruh pengelola kepegawaian instansi pusat dan daerah, dengan menghadirkan sejumlah menteri.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Bupati PPU mengatakan Rakornas Kepegawaian 2025 menjadi forum terbesar yang mempertemukan para pengambil kebijakan kepegawaian dari seluruh Indonesia.
Lewat tajuk: ASN Bergerak Bersama Wujudkan Asta Cita, ini menjadi forum strategis mengonsolidasikan arah kebijakan manajemen ASN.
Terutama mendukung percepatan agenda besar pembangunan nasional yang menjadi fokus pemerintah yang termuat dalam Astacita.
Usai mengikuti sesi arahan, Bupati PPU Mudyat Noor menilai Rakornas memberikan pengingat kuat bagi seluruh pemerintah daerah mengenai tuntutan baru yang harus dijawab ASN masa kini.
"Saya berharap dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan SDM aparatur yang lebih profesional dan adaptif di Kabupaten PPU," papar Mudyat, melalui keterangannya.
Ia melanjutkan, “Arahan nasional yang disampaikan BKN harus menjadi pegangan kita. ASN di PPU harus bergerak lebih cepat, lebih responsif, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan,” tegas Mudyat.
Mudyat bilang, dinamika pelayanan publik saat ini menuntut aparatur yang adaptif, profesional, dan inovatif. Transformasi birokrasi, menurutnya, tidak lagi bisa dilakukan dengan pola lama.
Pemkab PPU harus lebih progresif agar reformasi ASN benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat. “Kita harus siap. Kita ingin memastikan reformasi ASN benar-benar berdampak bagi masyarakat, bukan hanya konsep di atas kertas,” imbuhnya.
Sarana Strategis Wujudkan Asta Cita
Badan Kepegawaian Negara kembali menggelar Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian 2025, forum terbesar yang mempertemukan para pengambil kebijakan kepegawaian dari seluruh Indonesia.
Rakornas ini sebagai forum strategis mengonsolidasikan arah kebijakan manajemen ASN, mendukung percepatan delapan agenda besar pembangunan nasional yang jadi fokus pemerintah dalam Asta Cita.
Kepala BKN Prof. Zudan menegaskan Rakornas Kepegawaian 2025 momentum konsolidasi nasional untuk memastikan manajemen ASN berjalan berbasis data, lincah, dan responsif.
Terurama terhadap tantangan sektor publik, mulai pangan, pelayanan sosial, hingga transformasi digital.
“Rakornas Kepegawaian tahun ini menekankan urgensi kolaborasi lintas sektor dan daerah, serta akselerasi reformasi manajemen ASN dalam mendukung prioritas pembangunan nasional,” ujar Prof Zudan lewat siaran persnya.
BKN juga menekankan pemanfaatan data talenta ASN sebagai basis pengambilan keputusan, khususnya dalam percepatan mobilitas talenta yang adaptif, responsif, dan mampu memenuhi kebutuhan program prioritas bangsa.
Prof. Zudan menekankan manajemen ASN harus bertransformasi dengan pendekatan berbasis data, manajemen talenta, serta tata kelola yang adaptif.
“Manajemen ASN harus lincah, responsif, dan mampu menjawab tantangan sektor publik, mulai dari pangan, pelayanan sosial, hingga digitalisasi,” ujar Zudan.
Ia juga menegaskan perlunya kolaborasi lintas sektor dan lintas daerah sebagai fondasi utama percepatan reformasi birokrasi.
Rakornas Kepegawaian 2025 turut dihadiri para gubernur, bupati/wali kota, pimpinan instansi vertikal, serta tokoh nasional. Sejumlah pembicara dari level pusat hadir memberikan arahan, di antaranya Kepala BKN, Ketua Komisi II DPR RI, Menteri Pertanian, dan Menteri Sosial.
Pada kesempatan ini, BKN juga memberi penghargaan bagi pengelola kepegawaian terbaik melalui BKN Award Tahun 2025. Ini sebagai bentuk apresiasi atas komitmen instansi pemerintah dalam mendukung kemajuan kinerja birokrasi, khususnya dalam manajemen ASN.
Penghargaan BKN Award diberikan kepada pengelola kepegawaian Kementerian/Lembaga/Daerah yang dibagi atas 4 (empat) kategori.
Yakni, Implementasi Indeks NSPK Manajemen ASN; Pengelolaan Data dan Sistem Informasi; Pengelolaan Manajemen Talenta; dan Pengelolaan Layanan Kepegawaian.
