Bupati PPU Mudyat Nahkodai AKPSI, Perjuangan Hak Daerah Penghasil Sawit
Bupati Penajam Paser Utara, Mudyat Noor. (Setdakab)
REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Bupati PPU (Penajam Paser Utara), Mudyat Noor didapuk menjadi Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia atau AKPSI periode 2025–2030.
Ia terpilih dalam Musyawarah Nasional II AKPSI, yang dihelat di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, pada Selasa (18/11/2025).
Munas AKPSI ini dirangkai peringatan Hari Sawit Nasional. Dihadiri Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur Pelayanan Publik Anwar Harun Damanik, Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi, Plh Dirjen Perkebunan Abdul Roni Angkat, serta puluhan bupati anggota AKPSI dari seluruh Indonesia.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Ada tiga kandidat dalam pemilihan tersebut. Yakni, Bupati PPU, Bupati Luwu dan Bupati Mamuju Tengah.
Mudyat Noor unggul jauh atas dua kandidat lain, yang sekaligus ditetapkan sebagai ketua formatur untuk menyusun posisi Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum.
Keputusan tersebut menjadi awal dari keberlanjutan nahkoda AKPSI sebelumnya, yang dikomandoi Bupati Seruyan, Yulhaidir.
Usai pengukuhan, Mudyat menegaskan AKPSI harus menjadi kekuatan kolektif bagi daerah penghasil sawit. Pihaknya ingin daerah penghasil sawit benar-benar mendapatkan manfaat maksimal.
“Masyarakat harus menikmati kesejahteraan dari keberadaan perkebunan sawit di wilayah kami,” ujar Mudyat, melalui keterangan tertulisnya, dinukil Selasa.
Bupati Mudyat menilai kontribusi perusahaan sawit masih sangat minim.Mudyat Noor, resmi didapuk menjadi Ketum AKPSI 2025-2030. (Setdakab)
Perjuangkan Hak Daerah Penghasil Sawit
Selama ini, lanjut Mudyat, kontribusi perusahaan sawit masih sangat kecil, bahkan banyak persoalan yang muncul ke permukaan.
“Mulai pertanahan, konflik sosial, kerusakan infrastruktur, sampai retribusi daerah yang belum kami terima satu rupiah pun,” sebut Mudyat.
Mudyat Noor lantas mengilustrasikan kondisi itu sebagai kondisi “negara dalam negara” akibat luasnya penguasaan lahan dan lemahnya kendali daerah.
Lantaran hal itu, sambung Mudyat, AKPSI dibentuk untuk memperjuangkan hak daerah penghasil sawit secara bersama, termasuk mendorong lahirnya regulasi yang lebih adil.
Ia menilai sawit berbeda dengan sektor lain. Lahan sawit bisa mencapai ribuan hingga jutaan hektare, namun kontribusinya ke daerah masih minim.
“Untuk itu kita harus berjuang bersama melalui AKPSI agar potensi sawit benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia menerangkan, di Kabupaten PPU perkebunan dan pabrik sawit berdampak terhadap perubahan struktur tanah dan lingkungan sehingga mempengaruhi pengembangan pertanian pangan.
Mudyat lantas menekankan perlunya advokasi bersama terkait retribusi TBS serta dana yang dikelola BPDPKS agar lebih berpihak kepada daerah.
Ia juga menekankan kepengurusan AKPSI bukan sekadar soal pemilihan ketua.
“Ini bukan sekadar pemilihan ketua. Ini soal bagaimana AKPSI menjadi wadah efektif memperjuangkan hak-hak daerah penghasil sawit, agar sawit benar-benar untuk rakyat,” papar Mudyat.
