REPUBLIKA NETWORK, SEKITARKALTIM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara- PPU, menegaskan komitmennya untuk membangun sektor kelautan yang berkelanjutan.
Di antara komitmen itu, mewujudkan dua program unggulan untuk melaksanakan arah pembangunan baru kelautan di Kabupaten PPU.
Melalui Dinas Perikanan PPU, kawasan tetangga IKN ini resmi menjalin Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim, pada Rabu (12/11/2025). Kerja sama ini sebagai langkah konkret menuju penerapan Prinsip Ekonomi Biru di wilayah pesisir.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Kepala Diskan PPU, Rozihan Asward menjelaskan kerja sama fokus untuk menjalankan dua program besar, yakni pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.
Program lainnya, penguatan Pangkalan Pendaratan Ikan di Desa Api-Api, Kecamatan Waru, Kabupaten PPU, Kaltim. Nantinya, dua program ini bakal menjadi proyek percontohan penerapan konsep Ekonomi Biru. Proyek ini menyeimbangkan peningkatan produktivitas dengan pelestarian ekosistem laut.
Menurut Roziha, kerja sama ini bukan sekadar pembangunan fisik. “Melainkan juga penguatan sistem dan tata kelola perikanan agar selaras dengan kebijakan provinsi,” ujarnya.
Ia memaparkan, saat ini Ekonomi Biru menjadi fondasi baru dalam arah kebijakan kelautan daerah.
Prinsip ini menuntut agar setiap aktivitas ekonomi di sektor pesisir, mulai perikanan tangkap, tambak, sampai konservasi akan dijalankan tanpa mengorbankan daya dukung lingkungan.
Pihaknya ingin perikanan tidak hanya mengejar hasil.
“Lebih dari itu, tetap menjaga keseimbangan ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya alam,” imbuhnya. Rozihan menilai, tantangan terbesar pengelolaan kelautan saat ini, yaitu memastikan sumber daya laut tetap lestari untuk generasi mendatang.
Lantaran itu, Diskan PPU dan DKP Kaltim akan memperkuat kolaborasi dengan masyarakat nelayan, menjadikan mereka bagian aktif setiap program konservasi.
Termasuk rehabilitasi terumbu karang dan pengawasan wilayah tangkap.
“Pemerintah hadir untuk mendampingi dan memfasilitasi agar kegiatan ekonomi nelayan tetap berjalan tanpa merusak lingkungan,” ujarnya.
Melalui kerja sama ini, Pemkab PPU berharap implementasi Ekonomi Biru dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memperkuat ketahanan ekosistem laut.
Susun Rencana Terintegrasi
Saat ini, kedua instansi tengah menyusun rencana aksi terintegrasi sebagai panduan pelaksanaan di lapangan, dengan indikator terukur dan strategi keberlanjutan jangka panjang.
“Kita ingin Kampung Nelayan Merah Putih dan Pangkalan Pendaratan Ikan tidak berdiri sendiri, tapi menjadi model integrasi antara ekonomi, sosial, dan lingkungan,” jelasnya.
Rozihan mengakui tantangan terbesar saat ini memastikan sumber daya laut tetap lestari untuk generasi mendatang. Sinergi pemerintah daerah, provinsi, dan masyarakat nelayan dinilai menjadi kunci keberhasilan.
Program konservasi, khususnya terumbu karang, akan melibatkan masyarakat lokal secara aktif melalui pendekatan partisipatif. "Pemerintah hadir mendampingi dan memfasilitasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan tanpa merusak lingkungan," jelasnya.
Diskan PPU optimistis implementasi kerja sama akan memberi dampak nyata pada peningkatan ekonomi nelayan sekaligus memperkuat ketahanan ekosistem laut PPU.
Kedua belah pihak kini tengah menyusun rencana aksi terintegrasi untuk menjamin pelaksanaan program yang terukur dan berkelanjutan.
Sebelumnya, Manajer Senior Ketahanan Pesisir Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Mariski Nirwan, menegaskan pentingnya literasi karbon biru di tingkat daerah.
Ia mengingatkan Kalimantan Timur punya potensi besar, tapi juga butuh pengetahuan yang kuat untuk mengelolanya.
Mariski menambahkan, proyek karbon biru seharusnya tidak dipahami hanya sebagai komoditas ekonomi semata. YKAN tidak sedang menjual udara atau angka karbon.
Namun, tengah membangun sistem yang memastikan setiap ton karbon yang terserap mencerminkan konservasi yang nyata, perlindungan pesisir, dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat.
“Dengan kapasitas yang kuat, Kalimantan Timur bisa menjadi contoh bagaimana konservasi dan pembangunan ekonomi biru bisa berjalan beriringan,” jelas Mariski.
